BANDUNG-Anggaran APBD Jawa Barat untuk revitalisasi Posyandu masih perlu ditingkatkan. Masyarakat, khususnya para Kader Posyandu memerlukan dana tersebut untuk pembangunan Posyandu yang belum memiliki bangunan. Itulah salah satu aspirasi masyarakat desa dalam bidang kesejahteraan yang diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Abdul Muiz, Lc dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Laporan Reses I Tahun Sidang 2015 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (16/3).
Selain itu, ungkap Abdul Muiz, ada juga usulan untuk meningkatkan besaran dana operasional Posyandu dan insentif untuk para Kader Posyandu. Hal ini dinilai penting agar kinerja Posyandu dalam masyarakat bisa lebih baik lagi.
Aspirasi lainnya dalam bidang kesejahteraan, jelas Abdul Muiz, anggaran Insentif untuk para guru MDA/DTA masih belum merata, padahal ini sangat diharapkan. Pekerjaan Guru MDA/DTA untuk menyiapkan kader bangsa yang berkualitas dari segi pengetahuan agama dan moral tidak sebanding dengan insentif yang didapatkan.
“Masyarakat mengharapkan, semua guru MDA/DTA di wilayah Jawa Barat bisa mendapatkan insentif secara merata,” katanya. (enal)
0 komentar:
Posting Komentar